Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. Foto: Mentari/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah melakukan langkah antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 yang  hariannya telah mencapai 16.021 kasus. Menurut Netty, antisipasi  perlu dilakukan agar serangan ini tidak merusak program kesehatan Indonesia, termasuk target penurunan angka stunting.

Dengan ancaman gelombang ketiga, menurut Netty, tugas BKKBN  untuk menurunkan angka stunting semakin berat. “Target 2024 adalah turun 10,4 persen, sehingga angka stunting bisa menjadi 14 persen. Untuk itu, BKKBN perlu bekerja keras mencapai target tersebut di tengah kondisi pandemi,” ungkap Netty melalui keterangan pers yang diterima Parlementaria, Rabu (2/2/2022).  

Menurutnya, situasi saat ini menuntut pemerintah untuk memastikan langkah-langkah strategis atau membuat inovasi agar penanganan stunting dapat diimplementasikan di lapangan. “Tantangan pertama yang  harus  diatasi adalah  tidak sinkronnya  data antara versi DTKS Kemensos dengan yang dimiliki BKKBN. Misalnya, data tentang keluarga risiko stunting. Kesalahan penafsiran data tentu dapat  berakibat pada kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Bagaimana mau turun, kalau kebijakannya kurang tepat?" ujar Netty. 

Selanjutnya, Netty menyebutkan terdapat tantangan penyediaan  infrastruktur air bersih dan jamban sehat untuk keluarga Indonesia, terlebih di masa pandemi yang rentan penularan virus. “Selain kekurangan energi kronik dan gizi, penyebab stunting secara tidak langsung adalah minimnya akses air bersih dan jamban sehat. Bagaimana mungkin keluarga dapat memenuhi kebutuhan gizinya, jika air bersih saja sulit didapat," katanya.

Data BPS mencatat masih ada 9,79 persen rumah tangga Indonesia yang belum memiliki akses ke sumber air minum layak pada 2020. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, perhatian dan dukungan  pemerintah terhadap kader penggerak sebagai ujung tombak penanganan stunting di lapangan masih kurang. 

"Kader PLKB dan Posyandu sebagai aset berharga BKKBN  perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan  kompetensinya. Kesejahteraan dan jaminan sosial mereka juga perlu diperhatikan. Jangan sampai pemerintah menekan kader untuk bekerja maksimal melayani masyarakat namun dukungan peningkatan kompetensi dan jaminan kesejahteraan diabaikan," tandas Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat 2008-2018 ini.

Tantangan lain  yang harus diselesaikan, kata Netty, adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan setiap pemangku kepentingan untuk bekerja seirama. “BKKBN sebagai leading sector penurunan angka stunting harus mampu menunjukkan leadership yang kuat. Bangun sinergitas dan kolaborasi dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Program penurunan angka stunting tidak akan berhasil jika dihadapkan pada ego sektoral atau mentalitas silo dari para pemangku kepentingan," ujar Netty.

Netty meminta pemerintah tetap fokus pada upaya penurunan stunting yang disesuaikan dengan kondisi pandemi dan ancaman gelombang ketiga. "Disiplin prokes harus tetap diingatkan pada masyarakat, diawali dari keluarga. Jangan lengah agar kita tidak menyesal karena pandemi merenggut banyak hal dari kehidupan kita, termasuk gagalnya program penurunan stunting," tutup legislator dapil Jabar VIII itu. (rnm,ann/sf)